KILASINDO.COM – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyoroti besarnya pengaruh algoritma platform digital terhadap distribusi informasi dan keberlangsungan industri media nasional. Ia menegaskan bahwa jurnalis dan editor harus tetap memegang kendali dalam menentukan pemberitaan berdasarkan kepentingan masyarakat.
Menurut Meutya, penentuan berita tidak boleh sepenuhnya bergantung pada algoritma perusahaan teknologi global. Sebab, jurnalis dan editor memiliki kemampuan untuk memahami konteks, mempertimbangkan nilai berita, serta menilai dampak informasi bagi publik.
“Kita harus punya kendali terhadap algoritma, algoritma yang ditentukan oleh manusia yang memiliki kemampuan untuk menilai berita. Mana berita yang membawa kebaikan dan mana berita yang justru membawa mudarat,” ujarnya dalam keterangan rilis, Minggu (15/11/2026).
Ia menjelaskan, dominasi perusahaan teknologi global dalam mengatur distribusi informasi berkaitan erat dengan kedaulatan informasi Indonesia. Melalui algoritma platform digital, perusahaan-perusahaan tersebut memiliki pengaruh besar dalam menentukan jangkauan dan informasi yang diterima masyarakat.
“Algoritma ditentukan oleh perusahaan-perusahaan teknologi dunia yang mungkin sama sekali tidak paham jurnalistik. Yang sama sekali keberpihakannya lebih banyak kepada profit oriented, bukan greater good,” katanya.
Meutya juga menilai perkembangan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) belum sepenuhnya mampu menggantikan peran manusia dalam kerja jurnalistik. Kemampuan memahami konteks, menilai kualitas informasi, dan mempertimbangkan dampak pemberitaan masih membutuhkan peran jurnalis serta editor.
“Sistem kecerdasan artifisial sekelas apa pun. Nampaknya belum mampu melakukan itu,” ucapnya.
Di sisi lain, perubahan pola konsumsi informasi masyarakat semakin memperkuat posisi platform digital dalam ekosistem media. Sekitar 64 persen masyarakat kini memperoleh informasi melalui media sosial.
Besarnya ketergantungan masyarakat terhadap media sosial menjadi tantangan tersendiri bagi media nasional. Terlebih, kapasitas ruang redaksi saat ini menghadapi tekanan dibandingkan kondisi industri media sekitar satu dekade lalu.
“Tidak mudah, karena sekali lagi algoritma yang begitu besar, kita lawan dengan satu-satu algoritma. Dari ruang redaksi kita yang mungkin kondisinya saat ini lebih mengecil dari 10 tahun lalu,” katanya.
Untuk menjaga keberlangsungan jurnalisme berkualitas, pemerintah terus mempertahankan implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024. Aturan tersebut mengatur tanggung jawab perusahaan platform digital dalam mendukung jurnalisme berkualitas.
Selain itu, pemerintah juga telah menggulirkan pembahasan undang-undang terkait hak media di DPR. Meutya mengakui upaya tersebut menghadapi berbagai tantangan, termasuk penolakan dari sejumlah perusahaan teknologi besar dunia.
“Perusahaan-perusahaan besar dunia memang melawan, tapi kita harus upayakan untuk tetap melindungi ekosistem informasi, termasuk media dan jurnalistik. Tentu dengan berbagai daya yang kita punya, meski berlawanan dengan perusahaan-perusahaan besar teknologi kelas dunia,” ujarnya.
Meutya pun mengingatkan pentingnya menjaga independensi ruang redaksi serta memastikan media tetap berpihak pada kepentingan masyarakat. Menurutnya, pemilihan dan pengelolaan algoritma perlu mempertimbangkan kultur Indonesia, kebutuhan publik, serta hukum nasional.
“Kalau kita bersama-sama selalu untuk menyampaikan pentingnya kita untuk memilih algoritma yang sesuai. Maka disitulah kedaulatan informasi insya Allah akan tercapai,” tuturnya. (BUQ)
