KILASINDO.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang diusung pemerintah sebagai langkah strategis membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul menuju Indonesia Emas 2045, mendapat dukungan penuh untuk dilanjutkan. Namun, program ini dinilai perlu penyempurnaan mendasar terutama dalam aspek tata kelola dan koordinasi lintas pemerintah daerah.
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni, menyatakan dukungan kuatnya terhadap kelanjutan program MBG.
“Saya termasuk pihak yang sangat mendukung agar program MBG ini tetap diteruskannya. Karena di samping ini program Prioritas Presiden untuk membangun SDM unggul, anak-anak Indonesia dalam rangka menyongsong Indonesia emas tahun 2045. Ini juga program yang sangat diharapkan oleh masyarakat Surabaya,” kata Fathoni.
Delegasikan Kewenangan kepada Pemerintah Daerah
Meski mendukung, Fathoni menekankan pentingnya perbaikan tata kelola dengan melibatkan pemerintah daerah (Pemda) secara aktif agar pelaksanaan program lebih efektif dan terawasi. Ia berharap Badan Gizi Nasional (BGN) dapat mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Pemda.
“Kami berharap BGN melibatkan pemerintah daerah secara aktif. Ini program jangka panjang dengan anggaran besar. Sebagian kewenangan seharusnya bisa didelegasikan kepada pemerintah daerah,” tambahnya.
Fathoni memberikan contoh, fungsi pengecekan kandungan gizi dan higienitas makanan dapat dipercayakan kepada dinas kesehatan kabupaten/kota, dengan supervisi dari pemerintah provinsi. Sementara itu, pengelolaan limbah dapur sekolah bisa melibatkan dinas lingkungan hidup setempat.
“Kalau semua fungsi pemerintahan daerah dilibatkan, saya yakin program ini akan sukses seperti yang diharapkan Presiden Prabowo dalam membangun SDM unggul ke depan,” ungkapnya.
Lemahnya Koordinasi Lintas Instansi Jadi Sorotan
Menurut Arif Fathoni, berbagai persoalan yang muncul di sejumlah daerah selama ini lebih disebabkan oleh lemahnya koordinasi antarinstansi. Ia berharap evaluasi dan perbaikan koordinasi dapat segera dilakukan, khususnya menjelang pelaksanaan tahun 2026.
“Selama ini BGN hanya meminta data peserta didik dari pemda, tapi belum melibatkan fungsi-fungsi pemerintahan seperti dinas kesehatan, dinas pendidikan, atau dinas lingkungan hidup. Padahal, jika dilibatkan semuanya, program ini akan berjalan jauh lebih baik,” katanya.
Selain itu, ia juga menyoroti peran guru di sekolah yang perlu ditingkatkan dan didukung. Fathoni meminta Dinas Pendidikan (Dispendik) untuk menyiapkan tambahan anggaran operasional bagi guru yang turut mendukung pelaksanaan program.
“Kami mendapat laporan ada guru yang tidak dilibatkan aktif, padahal mereka harus ikut memastikan kebersihan dan ketertiban makan siswa. Saya harap ada tambahan anggaran operasional untuk guru yang ikut mendampingi,” lanjutnya.
Fathoni berharap keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari penyaluran makanan bergizi, tetapi juga dari terbentuknya kebiasaan makan sehat sejak dini dan terbangunnya hubungan fungsional yang baik antara guru dan peserta didik. (CMU)
