KILASINDO.COM – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan hasil pertemuannya dengan Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang dilakukan secara daring bersama Bursa Efek Indonesia (BEI). Pertemuan tersebut membahas perkembangan pasar modal Indonesia serta langkah-langkah reformasi yang tengah dilakukan pemerintah.
“Pertemuan MSCI dengan Bursa Efek Indonesia dilakukan secara zoom. Jadi saya melihat dengan masuknya net inflow asing, mereka percaya dengan upaya reformasi yang dilakukan,” ujar Menteri Airlangga di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin, 2 Februari 2026.
Airlangga menjelaskan, arus dana asing (foreign flow) menjadi salah satu indikator penting untuk memantau kepercayaan investor global terhadap pasar saham nasional. Sebelumnya, MSCI sempat merilis laporan yang berdampak pada anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hingga delapan persen pada perdagangan Rabu, 28 Januari 2026.
Dalam laporannya, MSCI menyoroti sejumlah persoalan di pasar saham Indonesia, antara lain rendahnya transparansi, maraknya praktik manipulasi saham atau goreng saham, serta ketentuan free float emiten yang dinilai masih belum memadai. Menindaklanjuti hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar dilakukan reformasi di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan persyaratan dan rekomendasi MSCI.
Sebagai respons, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan delapan aksi percepatan reformasi untuk memperkuat integritas pasar modal. Salah satu langkah utama adalah menaikkan batas minimum free float emiten menjadi 15 persen dari sebelumnya 7,5 persen. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan porsi kepemilikan saham publik dan likuiditas pasar.
Selain itu, OJK juga memperkuat transparansi Ultimate Beneficial Ownership serta keterbukaan afiliasi pemegang saham. Langkah tersebut bertujuan meningkatkan kredibilitas pasar modal Indonesia dan daya tarik investasi dengan regulasi yang lebih tegas dan selaras dengan praktik internasional.
Aksi reformasi berikutnya mencakup penguatan data kepemilikan saham oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) agar lebih granular dan andal. Data tersebut nantinya akan dipublikasikan melalui Bursa Efek Indonesia. OJK juga mendorong demutualisasi BEI sesuai amanat undang-undang guna meningkatkan tata kelola, mengurangi konflik kepentingan, serta memperkuat independensi, transparansi, dan efisiensi penyelenggaraan bursa.
OJK turut menegaskan penguatan penegakan hukum secara tegas dan berkelanjutan, khususnya terhadap praktik manipulasi transaksi saham dan penyebaran informasi menyesatkan yang merugikan investor, terutama investor ritel.
Di sisi lain, penguatan tata kelola emiten juga menjadi fokus reformasi. OJK mewajibkan pendidikan berkelanjutan bagi direksi, komisaris, dan komite audit emiten, serta mensyaratkan penyusun laporan keuangan emiten memiliki sertifikasi Certified Accountant (CA).
Langkah reformasi lainnya meliputi pendalaman pasar secara terintegrasi untuk memperkuat peran pasar modal sebagai sumber pembiayaan jangka panjang. Seluruh upaya tersebut dilakukan melalui sinergi berkelanjutan antara pemerintah, self-regulatory organization (SRO), pelaku industri, dan para pemangku kepentingan lainnya. (USE)
