KILASINDO.COM – Gelombang aspirasi mahasiswa kembali memadati kantor DPRD Jawa Timur pada Rabu (11/2/2026). Sekitar 300 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi menggelar aksi bertajuk “De(ad)mokrasi Indonesia II” guna menyampaikan rapor merah dan tuntutan mendesak kepada Pemerintah Pusat melalui wakil rakyat di daerah.
Massa yang tergabung dalam aksi ini berasal dari sejumlah kampus ternama, di antaranya Universitas Airlangga (Unair), Universitas Islam Lamongan, Universitas Hang Tuah, serta beberapa perguruan tinggi lainnya di Jawa Timur.
Lima Isu Krusial: Dari BPJS hingga Deforestasi
Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, M. Rizqi Senja Virawan, menjelaskan bahwa terdapat lima isu utama yang menjadi motor penggerak aksi kali ini. Isu-isu tersebut mencakup aspek kesejahteraan sosial, pendidikan, demokrasi, hingga lingkungan hidup.
Berikut adalah poin-poin tuntutan yang dibawa oleh massa aksi:
Pemutusan PBI BPJS Kesehatan: Menolak penonaktifan 11 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS.
Nasib Guru Honorer: Mengkritik pengangkatan pegawai Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai mendiskreditkan posisi guru honorer yang hingga kini belum sejahtera.
Wacana Pilkada Tak Langsung: Menolak keras wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD yang dinilai mencederai kedaulatan rakyat.
Krisis Lingkungan: Mendesak penghentian deforestasi hutan di Indonesia yang memicu berbagai bencana alam.
“Tuntutan utama kami ada lima isu. Mulai dari 11 juta peserta PBI BPJS yang dinonaktifkan, nasib guru honorer, hingga wacana Pilkada oleh DPRD dan masalah deforestasi yang menyebabkan bencana di mana-mana,” tegas Rizqi di sela-sela aksi.
Satu Suara Tekan Pemerintah Pusat
Mengingat seluruh poin tuntutan merupakan isu berskala nasional, Rizqi berharap DPRD Jawa Timur tidak hanya menjadi penampung aspirasi, tetapi juga menjadi penyambung lidah yang kuat ke tingkat pusat.
“Yang kami harapkan di sini, DPRD dan masyarakat—yang saat ini diwakili oleh mahasiswa—bisa menjadi satu suara. Setidaknya perwakilan kami di DPRD Jatim satu suara dengan kami untuk nantinya mengaudiensi ini ke pusat,” tambahnya.
Aksi yang berlangsung tertib ini juga mengajak seluruh lapisan masyarakat Jawa Timur untuk bersatu menekan kebijakan pemerintah pusat yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil dan kelestarian lingkungan. (RTO)
