KILASINDO.COM – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta Pemerintah Indonesia untuk segera mengambil langkah strategis guna membendung potensi lonjakan harga tiket pesawat. Desakan ini menyusul laporan kenaikan harga avtur dunia yang sangat signifikan, bahkan menyentuh angka 80 persen.
Ancaman Bagi Daya Beli dan Pariwisata
Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, memperingatkan bahwa kenaikan harga bahan bakar pesawat tersebut akan berdampak langsung pada tarif penerbangan. Jika dibiarkan tanpa intervensi, kondisi ini dikhawatirkan dapat menekan daya beli masyarakat serta menghambat pemulihan sektor pariwisata nasional.
“Kita tidak bisa membiarkan mekanisme pasar berjalan tanpa pengawasan dalam situasi ekstrem seperti ini. Pemerintah perlu hadir untuk memastikan kenaikan biaya tidak sepenuhnya dibebankan kepada masyarakat,” tegas Rivqy dalam keterangan resminya, Minggu (5/4/2026).
Belajar dari Krisis Penerbangan di Luar Negeri
Politisi Fraksi PKB ini juga menyoroti krisis avtur yang mulai melanda negara tetangga. Di Vietnam, keterbatasan pasokan dan lonjakan harga telah memaksa maskapai memangkas jadwal penerbangan secara drastis.
Rivqy menekankan bahwa sebagai negara kepulauan, Indonesia sangat bergantung pada transportasi udara untuk konektivitas antarwilayah dan distribusi ekonomi. Kondisi seperti di Vietnam tidak boleh terjadi di tanah air.
Strategi dan Solusi yang Diusulkan DPR
Untuk menjaga stabilitas industri penerbangan nasional, Rivqy mengusulkan beberapa langkah konkret kepada pemerintah:
Insentif dan Subsidi: Pemerintah perlu mempertimbangkan pemberian subsidi terbatas atau insentif fiskal bagi maskapai guna menahan lonjakan tarif dalam jangka pendek.
Ketahanan Energi: Melakukan evaluasi struktur biaya penerbangan, meningkatkan kapasitas produksi avtur dalam negeri, serta mengefisiensi jalur distribusi untuk menekan biaya logistik.
Sinergi Industri: Memperkuat kolaborasi antara maskapai BUMN dan pihak swasta agar lebih tangguh menghadapi tekanan global.
Momentum Evaluasi Menyeluruh
Rivqy menilai krisis ini harus menjadi momentum bagi Indonesia untuk membangun ketahanan energi jangka panjang di sektor penerbangan dan mengurangi ketergantungan pada avtur impor.
“Kita perlu melihat ini secara komprehensif, bukan hanya jangka pendek, tetapi juga bagaimana membangun ketahanan energi sektor penerbangan ke depan,” pungkasnya. (WFS)
