Umum

DPR Soroti Kasus Motor ‘Brebet’ Massal di Jatim, Nurdin Halid: Persoalan Kepercayaan Publik 

232
×

DPR Soroti Kasus Motor ‘Brebet’ Massal di Jatim, Nurdin Halid: Persoalan Kepercayaan Publik 

Sebarkan artikel ini

KILASINDO.COM – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, meminta Pertamina memberikan perhatian serius terhadap laporan gangguan massal pada sepeda motor di Jawa Timur. Diketahui, sejumlah warga di berbagai daerah di Jatim mengeluhkan motor mereka mengalami “brebet” setelah mengisi bahan bakar jenis Pertalite.

“Fenomena motor ‘brebet’ ini bukan sekadar gangguan teknis, tetapi persoalan kepercayaan publik terhadap kualitas energi nasional,” kata Nurdin dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Scroll kebawah untuk lihat konten
Advertisement

Politisi Partai Golkar itu menegaskan, DPR melalui Komisi VI akan mengawal penanganan kasus ini dan meminta Pertamina bersikap terbuka serta cepat dalam menelusuri akar permasalahan. “Pertamina harus serius memastikan tidak ada kesalahan distribusi atau penurunan kualitas bahan bakar yang merugikan masyarakat,” tegasnya.

Nurdin juga mengingatkan agar masyarakat tidak langsung mengaitkan fenomena ini dengan rencana kebijakan tambahan etanol dalam bahan bakar. Ia menjelaskan, kebijakan tersebut masih dalam tahap kajian panjang oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Kebijakan etanol masih berada dalam tahap perencanaan jangka panjang untuk mendukung transisi energi hijau. Belum diterapkan dalam sistem BBM saat ini, jadi tidak ada kaitannya dengan kasus motor brebet massal di Jawa Timur,” ujarnya.

Lebih lanjut, Nurdin menilai langkah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang mendorong inovasi energi terbarukan merupakan bagian dari visi besar menuju kemandirian energi nasional. “Pak Bahlil sedang menyiapkan fondasi besar menuju energi bersih,” ucapnya.

Ia menegaskan, kasus gangguan motor yang terjadi di Jawa Timur murni berkaitan dengan persoalan operasional dan pengawasan distribusi di tubuh Pertamina. “Jadi, kasus ini murni masalah distribusi dan pengawasan operasional Pertamina, bukan kebijakan ESDM. DPR akan mengawal agar Pertamina bertindak cepat dan terbuka, sementara langkah transformasi energi tetap berjalan sesuai arah pembangunan nasional,” tandasnya. (SFL)

READ  Polri Lakukan Mutasi Besar, 7 Kapolda Berganti Hingga Jabatan Wakapolri