KILASINDO.COM – Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan penyesuaian pagu anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2026 dari semula Rp268 triliun menjadi Rp229 triliun bukan berarti pemerintah mengurangi komitmen terhadap program prioritas tersebut. Penurunan anggaran dilakukan sebagai bagian dari pembenahan tata kelola agar penggunaan anggaran negara lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan besaran anggaran sebesar Rp229 triliun masih bersifat sementara. Saat ini BGN masih melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program sehingga masih terbuka kemungkinan adanya penyesuaian apabila ditemukan ruang efisiensi yang lebih besar.
“Ditulisnya sementara ya. Kalau bisa kita lebih efisien lagi,” kata Agustina, Rabu (22/7/2026).
Menurut Agustina, efisiensi anggaran bukan menjadi tujuan utama BGN. Fokus utama lembaganya adalah memperbaiki tata kelola Program Makan Bergizi Gratis agar pelaksanaannya semakin akurat, transparan, dan mampu menjangkau seluruh penerima manfaat secara optimal.
Dalam proses evaluasi, BGN menemukan masih adanya sekolah yang mendapat layanan dari lebih dari satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan tumpang tindih pelayanan sekaligus menyebabkan pemborosan anggaran.
Karena itu, BGN tengah melakukan penataan ulang wilayah kerja setiap SPPG agar distribusi makanan bergizi menjadi lebih efisien dan tepat sasaran. Perbaikan skema pelayanan tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan anggaran Program MBG pada 2026.
Sementara itu, Sekretaris Utama BGN Lili Khamiliyah menegaskan bahwa penyesuaian pagu anggaran menjadi Rp229 triliun belum bersifat final. Saat ini BGN masih melakukan proses refocusing terhadap jumlah penerima manfaat sehingga kebutuhan anggaran akhir masih dalam tahap penghitungan.
“Ini yang sedang dilakukan oleh kami untuk bisa menyesuaikan apa-apa saja yang nantinya akan terpengaruh kepada APBN, agar kita bisa menjalankan MBG secara efektif, efisien, transparan, dan akurat,” ujar Lili.
Ia menjelaskan, proses penyesuaian tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas belanja negara. Dengan tata kelola yang lebih baik serta penyelarasan sasaran penerima manfaat, setiap anggaran yang dialokasikan diharapkan mampu memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat.
Program Makan Bergizi Gratis sendiri merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya peserta didik, sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah memastikan pembenahan tata kelola dilakukan tanpa mengurangi kualitas pelayanan maupun manfaat yang diterima masyarakat. (LHT)
