KILASINDO.COM – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Jawa Timur mencapai 7.363,30 hektare sepanjang Agustus hingga September 2026. Sekitar 79 persen dari total lahan yang terbakar berada di kawasan konservasi, dengan Taman Nasional (TN) Baluran menjadi wilayah terdampak terluas mencapai 2.970,05 hektare.
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengungkapkan, berdasarkan data Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, kebakaran terjadi di tiga wilayah pengelolaan, yakni kawasan konservasi, hutan produksi dan hutan lindung yang dikelola Perum Perhutani, serta kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Raden Soerjo yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Berdasarkan data dari Dinas Kehutanan, memang kebakaran ini juga terjadi di dua wilayah lain, yaitu wilayah Perhutani dan wilayah taman nasional. Di dua wilayah ini kita berkoordinasi dengan instansi yang berwenang di masing-masing lokasi,” kata Emil usai rapat paripurna di Gedung DPRD Jatim, Surabaya, Senin (19/10/2026).
Dari total 7.363,30 hektare lahan yang terbakar, sebanyak 5.814,90 hektare atau sekitar 79 persen berada di kawasan konservasi. Area tersebut meliputi empat taman nasional dan kawasan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Timur.
Taman Nasional Baluran menjadi kawasan dengan dampak karhutla terbesar, yakni mencapai 2.970,05 hektare. Luas kebakaran ini menjadi perhatian serius mengingat kawasan konservasi memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan kelestarian keanekaragaman hayati.
Emil menjelaskan, pengelolaan kawasan konservasi, termasuk penanganan hukum atas peristiwa kebakaran di dalamnya, menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui kementerian terkait. Oleh karena itu, Pemprov Jatim terus berkoordinasi dengan instansi yang berwenang untuk mendukung penanganan di lapangan.
Sementara itu, kebakaran di kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang dikelola Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur mencapai 1.031,95 hektare atau sekitar 14 persen dari total luas area terdampak.
Menurut Emil, kawasan hutan tersebut berbatasan langsung dengan lahan milik masyarakat sehingga berpotensi menimbulkan gesekan sosial. Karena itu, penanganan karhutla tidak hanya membutuhkan upaya pemadaman, tetapi juga koordinasi antarpihak untuk mencegah meluasnya dampak kebakaran.
Adapun di kawasan yang menjadi kewenangan Pemprov Jatim, yakni UPT Tahura Raden Soerjo di Kabupaten Mojokerto, luas kebakaran tercatat mencapai 516,45 hektare atau sekitar 7 persen dari total karhutla. Dari luasan tersebut, sebanyak 422,20 hektare berasal dari satu peristiwa kebakaran besar selama periode Agustus-September 2026.
Medan Terjal Hambat Penanganan Karhutla di Tahura Raden Soerjo
Penanganan karhutla di kawasan Tahura Raden Soerjo menghadapi kendala medan yang terjal dan lokasi titik panas yang sulit dijangkau petugas. Kondisi geografis tersebut menyulitkan upaya memastikan sumber api sekaligus melakukan pemadaman secara langsung.
Emil mengatakan, sebanyak 53 personel Manggala Agni dan Polisi Kehutanan telah diterjunkan untuk menangani kebakaran. Petugas melakukan patroli rutin dan penyekatan guna membatasi pergerakan api agar tidak meluas ke kawasan lain, terutama wilayah yang berdekatan dengan permukiman warga.
Sejumlah titik panas diketahui berada di ketinggian yang sulit diakses melalui jalur darat. Situasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi petugas dalam mengidentifikasi sumber kebakaran dan menentukan langkah penanganan yang tepat.
“Kebakaran terjadi di ketinggian yang luar biasa itu, dan memang tidak bisa dijangkau oleh petugas. Maka pertanyaannya, dari mana apinya? Kalau petugas tidak bisa menjangkau, siapa manusia yang menjangkau, dibakar atau bagaimana? Sekarang fokus kita adalah bagaimana membuat perimeter agar api tidak melebar,” ujar Emil.
Dengan kondisi tersebut, upaya penanganan saat ini difokuskan pada pembentukan perimeter atau sekat pengendalian untuk mencegah api menjalar ke area yang lebih luas. Langkah ini juga ditujukan untuk mengurangi risiko kebakaran menjangkau kawasan yang lebih rentan, termasuk permukiman masyarakat.
Pemprov Jatim Koordinasikan Opsi Water Bombing dengan BNPB
Selain mengandalkan penanganan dari darat, Pemprov Jatim mempertimbangkan penggunaan metode pemadaman dari udara atau water bombing untuk mengatasi kebakaran di lokasi yang sulit dijangkau.
Namun, pelaksanaan pemadaman udara masih memerlukan koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Emil menyebut pemerintah pusat saat ini juga memprioritaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatra dan Kalimantan.
Meski demikian, Pemprov Jatim terus berkoordinasi agar dukungan pemadaman melalui udara dapat diakses sesuai kebutuhan dan ketersediaan sumber daya.
Emil menegaskan, keselamatan personel yang bertugas di lapangan menjadi prioritas utama dalam setiap upaya penanganan karhutla. Menurutnya, langkah pemadaman tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan risiko keselamatan petugas.
“Tidak boleh ada petugas yang kemudian menjadi korban. Jadi, safety tetap menjadi prioritas nomor satu. Water bombing, kita tahu situasinya bahwa ada fokus di kawasan Kalimantan dan Sumatra, tetapi kita terus berkoordinasi dengan BNPB juga untuk bisa mengakses pemadaman via udara,” katanya.
Luasnya area kebakaran, dominasi kawasan konservasi, serta sulitnya akses menuju sejumlah titik api membuat penanganan karhutla di Jawa Timur membutuhkan sinergi berbagai instansi. Selain mengendalikan api agar tidak meluas, keselamatan petugas dan perlindungan ekosistem menjadi perhatian penting dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan tersebut. (ADR)
