KILASINDO.COM – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan pelayanan dasar masyarakat tetap menjadi prioritas dalam penyusunan RAPBD Surabaya 2027, meski pemerintah daerah menghadapi tekanan fiskal.
Program pendidikan gratis, kesehatan gratis, hingga perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dipastikan tetap menjadi perhatian Pemerintah Kota Surabaya.
Hal tersebut disampaikan Eri usai mengikuti rapat paripurna DPRD Surabaya dengan agenda penyampaian Nota Keuangan atau RAPBD Kota Surabaya 2027 dan Raperda tentang APBD 2027, Senin (28/9/2026).
“Dalam kondisi penekanan fiskal, termasuk situasi di Timur Tengah dan kondisi global seperti sekarang, Surabaya tidak boleh mundur sama sekali,” kata Eri.
Dalam materi RAPBD Surabaya 2027, total anggaran yang tercantum mencapai Rp12,825 triliun. Dari jumlah tersebut, anggaran pendidikan dialokasikan sekitar Rp2,813 triliun atau 22,28 persen.
Sementara itu, anggaran untuk infrastruktur pelayanan publik mencapai sekitar Rp6,226 triliun atau 49,31 persen.
Menurut Eri, keterbatasan anggaran membuat Pemkot Surabaya bersama DPRD harus menentukan skala prioritas. Langkah tersebut diperlukan agar setiap anggaran yang dikeluarkan tetap memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Saya memohon kepada DPRD dan Pemerintah Kota Surabaya untuk duduk bersama menentukan prioritas mana yang harus didahulukan,” ujarnya.
Anggaran Rutilahu Capai Rp600 Miliar
Eri mencontohkan kebutuhan anggaran untuk program Rutilahu Surabaya. Apabila seluruh rumah yang membutuhkan perbaikan ditangani, kebutuhan anggarannya diperkirakan mencapai sekitar Rp600 miliar.
Karena itu, pemerintah harus menghitung kembali jumlah rumah yang dapat diperbaiki dengan mempertimbangkan kebutuhan anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan.
Penentuan skala prioritas tersebut, kata Eri, bukan berarti pemerintah mengurangi pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan program akan disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.
“Ketika layanan kesehatan dan pendidikan gratis diberikan kepada semua warga, kita juga harus menentukan berapa banyak rumah tidak layak huni yang bisa dibangun atau diperbaiki,” tuturnya.
Eri berharap pembahasan RAPBD 2027 bersama DPRD Surabaya dapat dilakukan secara terbuka. Dengan demikian, keputusan mengenai prioritas anggaran dapat dipahami masyarakat dan tidak menimbulkan prasangka.
Bantuan Sosial Diprioritaskan untuk Warga yang Tinggal di Surabaya
Selain pendidikan, kesehatan dan Rutilahu, Eri juga menyoroti ketepatan sasaran penerima bantuan sosial. Ia mengusulkan agar bantuan pemerintah diprioritaskan bagi warga yang benar-benar tinggal di Kota Surabaya.
Menurutnya, terdapat warga yang masih memiliki KTP Surabaya tetapi telah tinggal di daerah lain, seperti Gresik, karena alasan tempat tinggal maupun pekerjaan.
“Yang kita berikan bantuan adalah warga yang benar-benar tinggal di Kota Surabaya,” katanya.
Eri menjelaskan, kondisi fiskal yang terbatas membuat pemerintah harus berani menentukan pilihan dalam menetapkan penerima bantuan. Kebijakan tersebut diarahkan agar anggaran yang tersedia dapat lebih tepat sasaran.
“Ini pilihan yang harus kita ambil karena anggaran kita terbatas. Banyak anak yang tidak bisa masuk sekolah karena tersisih atau tereliminasi akibat adanya KK yang mencantumkan orang-orang yang tinggal di suatu wilayah, tetapi bukan keluarga inti,” ujarnya.
Karena itu, Pemkot Surabaya akan menata kembali persoalan administrasi kependudukan yang berkaitan dengan penerimaan peserta didik. Eri menilai keberadaan KK titipan tidak boleh membuat anak yang benar-benar tinggal di Surabaya kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan.
“Kita harus mengutamakan warga Kota Surabaya yang benar-benar tinggal di Surabaya,” tuturnya.
Target Ekonomi Surabaya 2027
Dalam materi RAPBD Surabaya 2027, Pemerintah Kota Surabaya menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,84 persen.
Selain itu, tingkat pengangguran terbuka ditargetkan berada di angka 4,44 persen, sedangkan tingkat kemiskinan ditargetkan sebesar 3,07 persen.
Arah pembangunan Kota Surabaya pada 2027 mengusung tema akselerasi pemerataan infrastruktur perkotaan dan infrastruktur ekonomi strategis yang berwawasan lingkungan.
Melalui arah pembangunan tersebut, Pemkot Surabaya berupaya menjaga keberlanjutan pelayanan dasar sekaligus mengoptimalkan penggunaan anggaran di tengah tantangan fiskal. (NIZ)
