KILASINDO.COM – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI resmi mengundur jadwal sidang paripurna pemilihan dan pelantikan Wakil Presiden menjadi Rabu, 9 Desember 2026. Keputusan tersebut membuat agenda pengisian jabatan Wakil Presiden mundur satu minggu dari jadwal semula, yakni 2 Desember 2026.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan, perubahan jadwal itu disepakati dalam rapat gabungan yang dihadiri pimpinan MPR, pimpinan fraksi, serta kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Senin (16/11/2026).
Menurut Muzani, penundaan dilakukan setelah MPR menerima surat dari Presiden Prabowo Subianto yang mengusulkan perubahan waktu pelaksanaan sidang paripurna.
Presiden disebut masih membutuhkan waktu untuk berkomunikasi dan meminta pertimbangan dari partai-partai pengusung, partai koalisi, serta sejumlah tokoh terkait penentuan calon Wakil Presiden.
Sebelumnya, Presiden dijadwalkan menyampaikan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR pada 2 Desember 2026.
“Presiden juga meminta pertimbangan dari partai-partai pengusung, partai koalisi, serta sejumlah tokoh terkait penentuan calon Wakil Presiden. Berbagai persiapan untuk menentukan dua nama calon Wakil Presiden tersebut masih memerlukan waktu,” ujar Muzani kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Atas pertimbangan tersebut, Presiden mengusulkan agar sidang paripurna digelar pada 9 Desember 2026. Usulan itu kemudian disetujui oleh seluruh peserta rapat gabungan MPR.
Muzani menjelaskan, sidang paripurna mendatang akan menjadi bagian penting dari rangkaian proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden. Agenda tersebut meliputi tahapan pemilihan, pengesahan, hingga pelantikan Wakil Presiden terpilih.
“Mulai dari pemilihan hingga pengesahan dan pelantikan Wakil Presiden terpilih,” ucapnya.
MPR Bentuk Panitia Ad Hoc dan Tim Verifikasi
Selain menyepakati perubahan jadwal, rapat gabungan MPR juga memutuskan pembentukan panitia ad hoc untuk mempersiapkan seluruh tahapan pemilihan Wakil Presiden.
Panitia tersebut akan diketuai Bambang Wuryanto, didampingi dua wakil ketua. Keanggotaannya berjumlah 36 orang yang berasal dari unsur fraksi-fraksi di MPR serta kelompok DPD.
Sementara itu, tim verifikasi akan dikoordinasikan oleh Lestari Moerdijat dengan Habiburokhman sebagai ketua tim. Tim tersebut juga akan dilengkapi seorang sekretaris dari Fraksi PDI Perjuangan.
Muzani menegaskan, proses pemilihan Wakil Presiden melalui MPR merupakan praktik ketatanegaraan yang belum pernah terjadi sejak era reformasi. Kondisi tersebut membuat MPR perlu melakukan sejumlah penyesuaian sekaligus mematangkan persiapan agar seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan.
Dengan perubahan jadwal tersebut, MPR memiliki tambahan waktu untuk mempersiapkan proses pemilihan hingga pelantikan Wakil Presiden terpilih pada 9 Desember 2026. (XNY)




